Analisis Tata Kelola Sekolah Dalam Implementasi Pendidikan Inklusi (Studi kasus Di SD Islam Al- Azhar 10 Serang)
DOI:
https://doi.org/10.31004/sicedu.v5i3.1563Keywords:
School Governance, Inclusive Education, Students with Special Needs, Elementary SchoolAbstract
Pendidikan inklusif merupakan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Islam Al-Azhar 10 Serang yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan penelitian yaitu kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendamping khusus, serta pihak terkait dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Islam Al-Azhar 10 Serang telah berjalan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak. Sekolah menunjukkan komitmen dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keberagaman. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara bersama antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler dengan penyesuaian layanan sesuai kebutuhan peserta didik. Evaluasi dan pengawasan dilakukan secara berkala melalui koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan dan menentukan tindak lanjut perbaikan. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif meliputi Faktor pendukung meliputi dukungan orang tua dan penerimaan teman sebaya. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kompetensi pendidik yang belum merata, keterbatasan pelatihan, kurikulum yang masih mengacu pada sistem reguler, pembagian tugas yang belum jelas, kerja sama dengan pihak profesional yang masih dikembangkan, serta penyediaan GPK yang masih menjadi tanggung jawab orang tua. Kesimpulannya, tata kelola pendidikan inklusif telah dilaksanakan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi, tetapi masih perlu diperkuat agar layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.






