Optimalisasi Administrasi Pembiayaan JKN dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Studi Kualitatif di Puskesmas Pedamaran
DOI:
https://doi.org/10.31004/sicedu.v5i2.1203Kata Kunci:
JKN financing administration; BLUD; financial management; community health center (Puskesmas); qualitative study.Abstrak
Administrasi pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berperan penting dalam
menjamin akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) di Puskesmas melalui pencatatan, pelaporan, monitoring, dan pertanggungjawaban
keuangan yang tertib. Namun, hasil observasi awal di Puskesmas Pedamaran menunjukkan
masih terdapat berbagai kendala administrasi yang berpotensi memengaruhi efektivitas
Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan administrasi pembiayaan JKN serta
mengidentifikasi strategi optimalisasi administrasi pembiayaan JKN dalam mendukung
pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas Pedamaran Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Puskesmas Pedamaran
Kabupaten Rokan Hilir pada Juni 2026. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas
Kepala Puskesmas, Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara Penerimaan/Pengelola Kapitasi,
Petugas JKN/BPJS, dan KTU/PPTK. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam,
observasi, dan telaah dokumen. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan
data, sedangkan analisis dilakukan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
optimalisasi administrasi pembiayaan JKN dipengaruhi oleh enam aspek utama, yaitu kapasitas
sumber daya manusia, metode kerja, sarana dan sistem administrasi, pengelolaan dokumen,
pendanaan, serta lingkungan organisasi. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi belum
tersedianya SOP administrasi, pencatatan dan pelaporan yang belum sepenuhnya tepat waktu,
koordinasi antarpetugas yang belum terjadwal, pengelolaan dokumen yang belum sistematis,
serta monitoring administrasi yang belum terstandar. Berdasarkan temuan tersebut, strategi
optimalisasi yang direkomendasikan meliputi penyusunan SOP administrasi, penyusunan alur
administrasi, penetapan jadwal cut-off pencatatan dan pelaporan, penyediaan instrumen
monitoring administrasi, serta penguatan koordinasi lintas petugas.
