Optimalisasi Kebijakan Hukum Dan Inovasi Teknologi Untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan

Penulis

  • Taryani Kesumawardani Universitas Singaperbangsa Karawang
  • Siti Hamimah Universitas Singaperbangsa Karawang

DOI:

https://doi.org/10.31004/sicedu.v5i2.308

Abstrak

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam UUD 1945 dan diatur juga pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tantangan terkait pangan di Indonesia masih menjadi isu besar yang membutuhkan perhatian serius, mengingat peningkatan kebutuhan pangan global yang diperkirakan mencapai 70% pada 2050 (FAO). Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan kebijakan yang efektif untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk memahami hukum yang terkait dengan swasembada pangan. Selain UU Pangan, regulasi lain seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menjadi dasar hukum yang relevan. Swasembada pangan berkelanjutan merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan agenda global SDGs poin ke-2 (Zero Hunger). Kerja sama antara kebijakan hukum yang konsisten, inovasi teknologi seperti pertanian presisi, dan perlindungan sumber daya alam menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini. Dengan langkah strategis, Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan yang mensejahterakan masyarakat dan berkontribusi pada ketahanan pangan dunia.

Kata Kunci: optimalisasi hukum, kedaulatan, swasembada pangan

 

Unduhan

Diterbitkan

2026-05-11

Cara Mengutip

Kesumawardani, T., & Hamimah, S. (2026). Optimalisasi Kebijakan Hukum Dan Inovasi Teknologi Untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan . Science and Education Journal (SICEDU), 5(2), 315–322. https://doi.org/10.31004/sicedu.v5i2.308