Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Kejahatan Sumber Daya Alam
DOI:
https://doi.org/10.31004/sicedu.v5i2.498Kata Kunci:
Perusahaan Cangkang, Pencucian Uang, Kejahatan Sumber Daya Alam, Beneficial Owner (Pemilik Manfaat), Piercing the Corporate VeilAbstrak
Penyalahgunaan perusahaan cangkang (shell companies) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berbasis kejahatan sumber daya alam merupakan modus kejahatan kerah putih terorganisir yang memanfaatkan fiksi hukum korporasi untuk memutus rantai pembuktian kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perusahaan cangkang sebagai instrumen penyamaran asal-usul harta kekayaan serta menguji konstruksi pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengendalikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan cangkang berkedudukan sebagai benteng legalitas buatan tanpa substansi ekonomi yang memfasilitasi fase layering dan integration melalui rekayasa legalitas modal, perjanjian pinjam nama (nominee agreement), dan manipulasi transaksi ekspor-impor guna menyembunyikan identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). Pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pengendali korporasi dilakukan dengan mengabaikan fiksi hukum entitas terpisah melalui doktrin piercing the corporate veil dan teori alter ego. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sanksi pidana dapat dijatuhkan secara akumulatif baik kepada individu pengendali maupun korporasi cangkang itu sendiri. Penegakan hukum memerlukan integrasi investigasi finansial (follow the asset) serta pembukaan akses rahasia bank guna mengidentifikasi aliran dana ilegal secara materiil demi mewujudkan pemulihan aset ekologis secara maksimal.






